Dinamika parlemen Prancis memasuki fase krusial setelah muncul gagasan membentuk aliansi politik Prancis yang melampaui batas tradisional sayap kiri. Selama ini, koalisi utama terbentuk lewat New Popular Front (NPF) yang menggabungkan Sosialis, Komunis, Ekolog, dan La France Insoumise. Namun, keterbatasan kursi membuat koalisi tersebut sulit membentuk mayoritas yang stabil di Majelis Nasional.

Situasi ini diperparah oleh meningkatnya dukungan untuk Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan jauh. Partai tersebut konsisten meraih dukungan luas, terutama di wilayah pinggiran, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka bisa menjadi kekuatan dominan. Menyikapi ancaman itu, sejumlah tokoh politik mulai mengusulkan pembentukan koalisi lebih luas yang mencakup kekuatan centre-right. Dengan begitu, aliansi politik Prancis dapat berfungsi sebagai “firewall” demokratis yang mencegah konsentrasi kekuasaan ekstrem kanan.

Gagasan ini segera menuai pro dan kontra. Pendukung menilai langkah tersebut realistis demi stabilitas fiskal dan sosial, sedangkan penentang menganggapnya oportunistik dan berisiko mengaburkan identitas ideologis. Bagaimanapun, perdebatan soal format koalisi menjadi sorotan utama, terutama menjelang pemungutan suara penting yang menentukan arah anggaran penghematan dan reformasi ekonomi.

Konteks Aliansi dan Tarik Ulur Politik

Dalam sejarah kontemporer, aliansi politik Prancis sering muncul sebagai respons terhadap tantangan besar, baik berupa krisis ekonomi maupun ancaman ekstremisme. New Popular Front yang dibentuk tahun 2024 misalnya, bertujuan mempersatukan suara kiri menghadapi lonjakan dukungan RN. Namun, fragmentasi internal serta perbedaan strategi membuat aliansi itu kerap goyah.

Kini, gagasan memperluas basis dukungan hingga centre-right muncul dengan logika bahwa blok kiri saja tidak cukup. Kelompok moderat kanan memiliki potensi kursi yang signifikan, serta basis pemilih pragmatis yang cenderung menolak ekstremisme. Jika digabungkan, kekuatan ini diyakini mampu menghasilkan mayoritas kerja yang lebih stabil.

Namun, tarik ulur terjadi pada isu prioritas. Blok kiri menuntut komitmen terhadap agenda sosial seperti peningkatan belanja pendidikan dan transisi energi. Sementara kelompok centre-right menekankan disiplin fiskal, penurunan utang publik, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Membuat garis tengah antara dua posisi ini menjadi tantangan besar. Tanpa konsensus, aliansi politik Prancis rentan berakhir sebagai koalisi rapuh yang hanya bertahan sebentar, tanpa mampu mengimplementasikan kebijakan substantif.

Meski demikian, wacana ini tetap didorong oleh urgensi mencegah RN memonopoli wacana politik. Dengan demikian, stabilitas bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga strategi untuk menjaga wajah demokrasi Prancis di mata publik dan mitra Eropa.

Dampak Ekonomi, Sosial, dan Internasional

Jika berhasil dibentuk, aliansi politik Prancis berpotensi membawa dampak signifikan ke berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, koalisi besar dapat memberikan kepastian arah fiskal, terutama terkait target defisit dan pengendalian utang. Investor global akan lebih percaya pada stabilitas Prancis jika pemerintah memiliki mayoritas yang solid, bukan sekadar pemerintahan minoritas yang rawan jatuh.

Dari sisi sosial, koalisi lintas ideologi memberi peluang kompromi. Program sosial tetap berjalan untuk menjaga daya beli, sementara reformasi pasar tenaga kerja dilaksanakan bertahap agar tidak menimbulkan guncangan besar. Publik juga menantikan kebijakan iklim yang konsisten, terutama karena Prancis kerap menjadi motor utama agenda hijau di Uni Eropa.

Secara internasional, aliansi politik Prancis memberi sinyal positif bahwa Paris mampu menghadapi tantangan global dengan kepemimpinan stabil. Uni Eropa, yang tengah berhadapan dengan tekanan geopolitik dan krisis energi, akan terbantu jika Prancis memiliki pemerintahan dengan mandat kuat. Selain itu, kredibilitas Prancis di forum internasional seperti G7 atau COP akan lebih kokoh bila didukung koalisi inklusif yang mencerminkan konsensus domestik.

Ada tiga skenario utama terkait masa depan aliansi politik Prancis. Pertama, koalisi berhasil dibentuk dan mampu menjaga stabilitas dengan menyeimbangkan agenda sosial progresif dan disiplin fiskal. Skenario ini memberi kepastian pada pasar, menurunkan risiko politik, serta memperkuat posisi Prancis dalam negosiasi Uni Eropa.

Kedua, koalisi hanya terbentuk setengah hati. Dalam kondisi ini, pemerintah masih bisa bertahan, namun rapuh menghadapi isu-isu besar seperti reformasi pensiun atau kebijakan imigrasi. Akibatnya, keputusan strategis berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian.

Ketiga, upaya koalisi gagal total. Bila itu terjadi, RN akan semakin diuntungkan karena mampu menampilkan diri sebagai alternatif tunggal. Krisis politik bisa berujung pada pemilu dini, yang justru meningkatkan peluang ekstrem kanan menguasai parlemen.

Baca juga : Krisis Politik Prancis Mengguncang Pemerintahan Bayrou

Untuk menghindari skenario buruk, kompromi menjadi kata kunci. Kiri harus menerima perlunya disiplin fiskal, sementara centre-right mesti mengakui pentingnya jaring pengaman sosial. Jalan tengah ini bukan sekadar aritmetika kursi, tetapi kontrak politik baru yang mampu menjawab keresahan publik sekaligus menolak ekstremisme.

Jika aliansi politik Prancis berhasil diwujudkan, ini bisa menjadi model bagi negara demokratis lain di Eropa yang menghadapi polarisasi serupa. Kesuksesan Prancis menunjukkan bahwa kompromi bukan kelemahan, melainkan strategi bertahan dalam era politik yang makin terfragmentasi. Dengan kata lain, aliansi ini bukan hanya pertarungan politik domestik, tetapi juga pesan bagi dunia bahwa demokrasi masih punya ruang untuk negosiasi dan solidaritas lintas ideologi.