Kanak di New Caledonia mendesak kedaulatan penuh untuk menentukan masa depan mereka, menolak tawaran otonomi parsial dari pemerintah Prancis. Masyarakat adat Kanak di New Caledonia semakin gencar menyuarakan kedaulatan penuh Kanak sebagai bentuk hak menentukan nasib sendiri. Tuntutan ini muncul setelah pemerintah Prancis menawarkan skema otonomi baru yang dinilai tidak cukup memenuhi aspirasi kemerdekaan.

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai pertemuan komunitas, aksi protes, dan pernyataan publik menegaskan bahwa kedaulatan penuh Kanak menjadi agenda utama perjuangan politik mereka. Masyarakat Kanak menilai tawaran status negara bagian di bawah payung Republik Prancis tidak memberikan kendali penuh atas kebijakan strategis seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan sumber daya alam. Bagi mereka, hanya melalui kemerdekaan penuh lah masa depan politik, ekonomi, dan sosial dapat dibangun sesuai dengan nilai dan budaya Kanak.

Sejarah panjang kolonialisme dan pergolakan politik di wilayah ini membuat isu kedaulatan penuh Kanak bukan sekadar perdebatan hukum, tetapi juga identitas dan martabat. Bagi mereka, hanya melalui kemerdekaan penuh lah masa depan politik, ekonomi, dan sosial dapat dibangun sesuai dengan nilai dan budaya Kanak.

Tuntutan dan Perlawanan terhadap Otonomi Parsial

Tuntutan kedaulatan penuh Kanak berakar dari perjuangan panjang melawan dominasi kolonial. Meskipun Perjanjian Bougival yang diusulkan pada Juli 2025 menjanjikan status negara bagian dengan kewarganegaraan ganda dan otonomi terbatas, banyak tokoh Kanak melihatnya sebagai langkah yang belum menjawab aspirasi mendasar.

Perjanjian ini memberikan beberapa hak administratif dan peluang pengelolaan sumber daya lokal. Namun, kendali penuh atas kebijakan strategis tetap berada di tangan pemerintah pusat Prancis. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru yang dikemas dalam istilah modern.

Pemimpin Kanak yang pro-kemerdekaan menegaskan bahwa kedaulatan penuh Kanak berarti kendali penuh atas pemerintahan, termasuk kebijakan luar negeri, pertahanan, dan pengelolaan ekonomi. Mereka memandang kompromi otonomi parsial hanya akan memperpanjang ketergantungan dan memperlemah posisi tawar komunitas asli di kancah politik global.

Respons Pemerintah dan Tantangan Politik

Pemerintah Prancis berpendapat bahwa tawaran otonomi melalui Perjanjian Bougival adalah solusi realistis untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Mereka menekankan bahwa New Caledonia tetap akan memiliki identitas budaya yang diakui dan dilindungi, sambil menikmati manfaat hubungan ekonomi dengan Prancis.

Namun, bagi sebagian besar masyarakat adat, argumen ini tidak sebanding dengan kehilangan kedaulatan. Penolakan terhadap tawaran ini juga dipicu oleh sejarah panjang ketidakadilan yang mereka rasakan, mulai dari marginalisasi ekonomi hingga keterbatasan partisipasi politik.

Kerusuhan yang terjadi pada 2024 menjadi pengingat bahwa ketegangan ini bukan hal baru. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa tanpa mengakomodasi aspirasi kedaulatan penuh Kanak, potensi konflik akan terus ada. Tantangan politik semakin kompleks karena perbedaan pandangan di antara sesama Kanak sendiri—sebagian mendukung kemerdekaan penuh, sebagian lainnya memilih kompromi demi kestabilan jangka pendek.

Jalan Menuju Rekonsiliasi dan Masa Depan

Mewujudkan kedaulatan penuh Kanak membutuhkan strategi politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok pro-kemerdekaan, pemerintah pusat, dan komunitas internasional. Dialog inklusif menjadi kunci, agar setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan mencari titik temu yang adil.

Dukungan dari organisasi internasional, seperti PBB, bisa menjadi faktor penting untuk memfasilitasi perundingan yang setara. Selain itu, edukasi politik di tingkat komunitas dapat membantu memperkuat pemahaman masyarakat tentang arti kedaulatan dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari.

Baca juga : New Caledonia Raih Otonomi Luas Meski Tetap di Prancis

Dalam jangka panjang, kedaulatan penuh Kanak tidak hanya berarti lepas dari kendali politik Prancis, tetapi juga kesiapan membangun sistem pemerintahan, ekonomi, dan hukum yang mandiri. Tantangan besar menanti, mulai dari pengelolaan sumber daya, penciptaan lapangan kerja, hingga menjaga hubungan diplomatik yang menguntungkan.

Harapan terbesar masyarakat Kanak adalah melihat generasi berikutnya hidup dalam sistem yang benar-benar mereka tentukan sendiri. Dengan perjuangan yang konsisten dan dukungan luas, aspirasi kedaulatan penuh Kanak mungkin saja terwujud, membawa babak baru dalam sejarah New Caledonia.