Prancis tengah diguncang krisis politik serius setelah PM Bayrou kehilangan dukungan mayoritas parlemen menjelang pemungutan suara mosi percaya. Perdana Menteri François Bayrou, yang baru menjabat kurang dari sembilan bulan, menghadapi tekanan berat akibat defisit anggaran tinggi dan kian rapuhnya stabilitas politik nasional.

Mosi percaya yang dijadwalkan awal September 2025 diprediksi menjadi ujian terberat Bayrou. Jika gagal, Presiden Emmanuel Macron memiliki dua opsi konstitusional: menunjuk perdana menteri baru atau membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini. Keduanya sama-sama berisiko memperdalam ketidakpastian.

Bayrou sebelumnya mengajukan anggaran ketat sebesar €44 miliar untuk memangkas defisit yang sudah menyentuh 5,8% PDB. Namun, kebijakan ini mendapat penolakan luas, termasuk dari partai sayap kiri, kanan, hingga ekstrem kanan. Situasi ini membuat posisi PM Bayrou kehilangan semakin sulit dipertahankan.

Kondisi yang berkembang bukan hanya soal politik, tetapi juga ekonomi. Ketidakpastian ini sudah mulai mengguncang pasar finansial Prancis, menekan indeks saham CAC 40, dan membuat yield obligasi naik melewati Italia untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Dampak Ekonomi Saat PM Bayrou Kehilangan Dukungan

Krisis politik yang muncul setelah kabar PM Bayrou kehilangan dukungan parlemen memberi dampak besar bagi ekonomi Prancis. Ketidakstabilan ini langsung tercermin di pasar finansial. Saham-saham utama di Paris mengalami penurunan tajam, sementara obligasi pemerintah menunjukkan pelemahan dengan lonjakan yield jangka panjang. Investor mulai khawatir Prancis akan menghadapi krisis fiskal yang lebih dalam.

Langkah Bayrou untuk mengajukan paket penghematan dinilai sebagai upaya ambisius, namun tidak cukup mendapatkan dukungan politik. Bagi investor, hal ini menandakan lemahnya kapasitas pemerintah dalam menjalankan reformasi. Situasi ini memunculkan perbandingan dengan Italia yang selama ini dianggap rentan. Kini, dengan yield obligasi Prancis lebih tinggi, risiko ekonomi Paris dipandang semakin serius.

Jika PM Bayrou kehilangan mosi percaya, maka pemerintahan berpotensi runtuh. Hal ini bisa memicu keputusan Macron membubarkan parlemen, membuka peluang pemilu baru yang tentu menambah ketidakpastian. Negara-negara anggota Uni Eropa juga mencermati kondisi ini, karena stabilitas Prancis memiliki dampak langsung terhadap arah kebijakan ekonomi kawasan euro.

Lebih jauh, dunia usaha di dalam negeri khawatir krisis politik akan memperlambat implementasi kebijakan fiskal. Pengusaha menilai perdebatan panjang soal kursi perdana menteri justru mengalihkan perhatian dari reformasi struktural yang mendesak. Jika berlarut-larut, ancaman resesi bisa menghantui Prancis di tengah pemulihan ekonomi global yang masih rapuh.

Reaksi Politik dan Prospek Pemerintahan Baru

Ketika kabar PM Bayrou kehilangan dukungan merebak, reaksi politik dari berbagai pihak segera muncul. Partai oposisi memanfaatkan momentum untuk menekan pemerintah. Koalisi kiri menuduh Bayrou gagal mengelola ekonomi, sementara kelompok kanan dan ekstrem kanan menilai kebijakan anggaran terlalu membebani masyarakat.

Presiden Macron berada pada posisi sulit. Jika Bayrou tumbang, ia harus memilih langkah cepat untuk menghindari kekosongan kekuasaan. Opsi pertama adalah menunjuk perdana menteri baru dari kalangan teknokrat atau kompromi politik, namun hal ini dinilai sulit karena parlemen sangat terfragmentasi. Opsi kedua, membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini, juga penuh risiko karena bisa membuka jalan bagi oposisi meraih kekuasaan.

Bagi masyarakat, kabar PM Bayrou kehilangan dukungan menambah keresahan. Survei terbaru menunjukkan lebih dari 60% warga mendukung pembubaran parlemen untuk memberi jalan bagi pemerintahan baru, meski sebagian besar pesimis krisis akan berakhir cepat. Media lokal menggambarkan kondisi ini sebagai ujian terbesar stabilitas politik sejak awal masa jabatan Macron.

Ke depan, skenario pemerintahan baru tetap bergantung pada hasil mosi percaya. Jika Bayrou gagal mempertahankan posisinya, maka Prancis akan memasuki periode transisi yang rawan konflik politik sekaligus penundaan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan.

Pertanyaan terbesar saat ini adalah: apa yang akan terjadi jika PM Bayrou kehilangan kursi perdana menteri? Secara konstitusional, Presiden Macron punya ruang gerak, namun pilihan apa pun membawa konsekuensi besar. Menunjuk perdana menteri baru mungkin bisa meredam ketegangan sementara, tetapi sulit memastikan stabilitas tanpa dukungan mayoritas parlemen.

Jika opsi pemilu dini diambil, maka Prancis akan menghadapi ketidakpastian politik lebih panjang. Dengan kondisi masyarakat yang semakin skeptis terhadap elit politik, peluang oposisi memperkuat posisi cukup besar. Hal ini bisa mengubah arah kebijakan ekonomi, luar negeri, bahkan posisi Prancis dalam Uni Eropa.

Dari sisi internasional, krisis politik akibat PM Bayrou kehilangan kepercayaan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan euro. Negara-negara tetangga khawatir lemahnya Prancis akan memperlambat agenda reformasi ekonomi Eropa dan melemahkan solidaritas dalam menghadapi isu global, seperti keamanan energi dan geopolitik.

Baca juga : Protes Umum Prancis Ancam Stabilitas Pemerintahan Bayrou

Bagi dunia usaha, masa depan investasi bergantung pada kepastian politik. Jika krisis berlarut, investor asing bisa menunda atau menarik modal. Hal ini akan memperburuk prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, banyak pihak mendesak agar keputusan politik segera diambil agar ketidakpastian bisa diminimalkan.

Secara keseluruhan, nasib Bayrou menjadi indikator kekuatan demokrasi Prancis. Apakah sistem mampu menghasilkan solusi stabil atau justru terjebak dalam siklus konflik politik berkepanjangan? Yang jelas, jika PM Bayrou kehilangan kepercayaan parlemen, Prancis harus bersiap menghadapi salah satu periode paling genting dalam sejarah politik modernnya.