Rencana penghancuran kontrasepsi oleh AS picu desakan dari oposisi kiri Prancis. Macron didesak bersuara atas potensi ancaman hak kesehatan global. Kritik tajam diarahkan kepada Presiden Emmanuel Macron terkait rencana penghancuran kontrasepsi yang diduga melibatkan fasilitas pengolahan limbah medis di Prancis. Rencana kontroversial yang berasal dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu memantik reaksi keras dari kalangan politisi sayap kiri Prancis. Mereka menilai Prancis tidak boleh menjadi bagian dari proses penghancuran alat kontrasepsi yang justru sangat dibutuhkan oleh jutaan perempuan di negara-negara berkembang.

Rencana penghancuran kontrasepsi oleh AS picu desakan dari oposisi kiri Prancis. Macron didesak bersuara atas potensi ancaman hak kesehatan global. Menurut laporan, kebijakan AS yang membatalkan distribusi alat kontrasepsi untuk bantuan luar negeri dianggap sebagai bentuk kemunduran hak kesehatan global. Produk-produk seperti IUD, pil KB, dan kondom yang semula akan dikirim ke negara-negara di Afrika dan Asia, kini dialihkan untuk dimusnahkan. Beberapa di antaranya diduga akan dihancurkan melalui fasilitas limbah medis di Prancis. Hal ini menuai kemarahan dari partai sayap kiri dan aktivis kesehatan reproduksi.

Kecaman dari Tokoh Politik dan Aktivis Hak Reproduksi

Tokoh-tokoh dari Partai Hijau dan La France Insoumise (LFI) menyuarakan kekhawatiran bahwa Prancis sedang diperalat untuk mengakomodasi rencana penghancuran kontrasepsi skala besar. Menurut mereka, tindakan ini melanggar prinsip solidaritas internasional yang selama ini dijunjung tinggi oleh negara Eropa tersebut.

Mathilde Panot, anggota parlemen dari LFI, menyebut bahwa Macron telah gagal menunjukkan kepemimpinan moral dengan membiarkan Prancis digunakan sebagai tempat pemusnahan alat kesehatan. Ia menegaskan bahwa akses terhadap kontrasepsi adalah bagian dari hak asasi manusia, dan penghancuran massal terhadap alat ini sama saja dengan menghalangi perempuan untuk mengontrol tubuh mereka sendiri.

Rencana penghancuran kontrasepsi oleh AS picu desakan dari oposisi kiri Prancis. Macron didesak bersuara atas potensi ancaman hak kesehatan global. Selain politisi, sejumlah LSM internasional yang fokus pada hak kesehatan juga mengecam keras keputusan AS dan sikap diam Prancis. Mereka menyoroti bahwa penghancuran alat kontrasepsi bukan hanya merusak program keluarga berencana di negara miskin, tetapi juga akan berdampak pada lonjakan kehamilan yang tidak diinginkan dan risiko kesehatan ibu yang lebih tinggi.

Macron Didesak Ambil Tindakan Tegas

Desakan terhadap Macron untuk segera bersikap semakin kuat. Para aktivis menuntut agar Presiden tidak hanya mengecam kebijakan AS, tetapi juga secara aktif menghentikan proses rencana penghancuran kontrasepsi yang terjadi di wilayah Prancis. Mereka menegaskan bahwa negara ini harus menjadi pelindung, bukan perpanjangan tangan dari kebijakan regresif negara lain.

Menteri Kesehatan Prancis hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Namun beberapa anggota parlemen menyatakan akan mengajukan interpelasi kepada pemerintah untuk meminta kejelasan mengenai kontrak dan prosedur pemusnahan alat-alat medis asal Amerika tersebut. Mereka juga menuntut transparansi penuh dari otoritas kesehatan dan lingkungan hidup terkait dampak dari penghancuran material tersebut terhadap masyarakat sekitar.

Media lokal dan internasional telah menyoroti bahwa fasilitas limbah medis yang dimaksud terletak di beberapa lokasi strategis di Prancis. Jika benar alat kontrasepsi dari AS akan dimusnahkan di sana, maka ini berpotensi menjadi krisis reputasi bagi negara yang selama ini dikenal sebagai pembela hak perempuan dan kesehatan publik global.

Proses rencana penghancuran kontrasepsi juga memunculkan isu lingkungan. Beberapa pakar menyebut bahwa pembakaran massal produk medis seperti IUD dan kondom dapat menghasilkan zat berbahaya yang mencemari udara. Tanpa prosedur pengolahan yang ketat, masyarakat sekitar fasilitas limbah bisa terpapar racun kimia.

Baca juga : Macron Gugat Candace Owens atas Hoaks Brigitte Transgender

Selain itu, kritik juga datang dari komunitas medis Prancis yang merasa peran mereka sebagai pelayan publik dilecehkan oleh kebijakan ini. Dokter dan bidan di lapangan menyampaikan bahwa ketersediaan kontrasepsi justru masih sangat dibutuhkan di banyak wilayah dunia. Penghancuran alat kontrasepsi dalam jumlah besar dianggap sebagai pemborosan dan pelanggaran etika medis.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut memberikan peringatan bahwa tren pelarangan atau penghancuran alat kontrasepsi yang terjadi di berbagai negara bisa berujung pada krisis kesehatan reproduksi global. WHO menyerukan kepada semua negara untuk memprioritaskan akses universal terhadap layanan keluarga berencana.