Prancis dan Jerman tampil kompak menghadapi tekanan terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan bersama, Presiden Emmanuel Macron dan Kanselir Friedrich Merz menegaskan bahwa kedaulatan digital Eropa adalah prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Mereka menolak tegas ancaman tarif dari Washington terhadap negara-negara yang memberlakukan regulasi digital yang dinilai merugikan raksasa teknologi asal AS.

Macron menyebut bahwa Eropa memiliki hak penuh mengatur ruang digitalnya, baik melalui Digital Services Act (DSA) maupun Digital Markets Act (DMA). Menurutnya, aturan itu bukan ancaman, melainkan langkah melindungi masyarakat dan industri lokal dari monopoli global. Sementara Merz menambahkan, kedaulatan digital Eropa menjadi fondasi untuk melindungi kepentingan strategis kawasan. Ia menekankan bahwa tekanan ekonomi dari luar justru akan memperkuat komitmen Eropa untuk berdiri mandiri.

Sikap tegas kedua negara ini mencerminkan arah baru kebijakan Uni Eropa. Tidak hanya menegaskan otoritas digital, tetapi juga memperlihatkan kesiapan menghadapi konsekuensi diplomatik dengan sekutu lamanya. Dengan demikian, kedaulatan digital Eropa bukan sekadar jargon politik, tetapi wujud nyata otonomi strategis yang sedang dibangun di benua biru.

Menolak Tekanan Trump, Tegaskan Kedaulatan Digital

Pernyataan keras Prancis dan Jerman keluar setelah Trump mengancam akan mengenakan tarif pada produk Eropa jika regulasi digital yang dianggap diskriminatif terhadap perusahaan teknologi AS tetap diberlakukan. Ancaman itu secara khusus menyoroti regulasi DSA dan DMA, yang membatasi dominasi perusahaan seperti Meta, Alphabet, hingga Amazon.

Bagi Macron, ancaman tersebut adalah bentuk campur tangan berlebihan. Ia menegaskan bahwa kedaulatan digital Eropa tidak akan pernah ditentukan dari luar, melainkan dari proses legislasi internal Uni Eropa. Merz pun memperkuat sikap itu dengan menyebut ancaman tarif hanyalah upaya tekanan yang tidak pantas dilakukan antar mitra dagang strategis.

Komisi Eropa juga memberi dukungan penuh pada sikap kedua negara, menegaskan bahwa kebijakan digital dibuat demi melindungi pengguna dan kompetisi sehat di pasar. Bahkan, beberapa anggota parlemen menyebut ancaman AS sebagai sinyal bahwa Eropa semakin tepat dalam memperjuangkan kedaulatan digital Eropa.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan pergeseran paradigma: Eropa kini lebih percaya diri dalam menentukan arah kebijakan digitalnya, bahkan jika itu berarti berseberangan dengan sekutu transatlantik.

Kedaulatan Digital Eropa sebagai Pilar Otonomi

Dukungan Prancis dan Jerman terhadap kedaulatan digital Eropa tidak hanya berhenti pada pernyataan, melainkan juga diwujudkan dalam berbagai inisiatif konkret. Salah satunya adalah pengembangan European sovereign cloud untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia layanan asal Amerika. Selain itu, kerja sama dengan perusahaan teknologi lokal seperti Thales dan SAP juga diperkuat sebagai bentuk investasi jangka panjang.

Merz menekankan bahwa otonomi digital bukan berarti menutup diri dari dunia luar, melainkan membangun kapasitas agar Eropa tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing. Macron menambahkan bahwa kedaulatan digital Eropa adalah bagian dari strategi besar “otonomi strategis Eropa” yang mencakup pertahanan, energi, dan teknologi.

Banyak analis menilai sikap tegas Prancis dan Jerman ini bisa memicu gesekan baru dengan AS. Namun, hal itu dianggap risiko yang wajar untuk mencapai posisi tawar lebih kuat di dunia digital. Bahkan, beberapa negara anggota UE lain mulai ikut mendukung gagasan ini, menunjukkan bahwa kedaulatan digital Eropa semakin diterima luas sebagai prioritas bersama.

Dengan penguatan regulasi dan infrastruktur mandiri, Eropa sedang membangun fondasi yang akan menentukan masa depannya sebagai kekuatan digital global.

Langkah Prancis dan Jerman menegaskan kedaulatan digital Eropa dipandang sebagai momen penting dalam geopolitik teknologi. Pertama, keputusan ini mengirim sinyal bahwa Uni Eropa tidak akan tunduk pada tekanan ekonomi eksternal. Kedua, kebijakan ini menegaskan peran Eropa sebagai pelopor regulasi digital global yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas dominasi korporasi.

Namun, tantangan tetap ada. AS kemungkinan akan membalas dengan kebijakan tarif atau hambatan dagang. Beberapa negara anggota UE juga masih ragu karena khawatir dampaknya terhadap hubungan ekonomi transatlantik. Meski demikian, dukungan publik terhadap kedaulatan digital Eropa terus meningkat, terutama setelah isu privasi data dan dominasi platform asing menjadi perhatian utama masyarakat.

Baca juga : 21 Negara Tolak Rencana Israel E1 di Tepi Barat

Dalam jangka panjang, inisiatif ini diprediksi akan memperkuat posisi Eropa sebagai kekuatan digital independen. Dengan penguatan regulasi, pembangunan infrastruktur cloud lokal, hingga investasi pada kecerdasan buatan, kedaulatan digital Eropa bisa menjadi model global untuk menjaga keseimbangan antara teknologi, politik, dan kepentingan publik.

Keberanian Prancis dan Jerman menegaskan kedaulatan digital kini bukan hanya isu teknologi, melainkan strategi besar untuk mempertahankan martabat politik dan ekonomi benua. Dunia pun menyaksikan bahwa Eropa siap menulis bab baru dalam peta kekuatan digital internasional.