Krisis politik Prancis kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah Perdana Menteri François Bayrou menghadapi ancaman vote of confidence pada 8 September mendatang. Pemerintahannya kini berada di ujung tanduk menyusul kebijakan penghematan drastis yang memicu penolakan luas, baik dari parlemen maupun publik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah yang terjadi sekadar penolakan terhadap pemimpin yang tidak populer, atau justru tanda krisis kelembagaan yang lebih dalam?

Paket anggaran senilai €44 miliar yang diajukan Bayrou menjadi pusat kontroversi. Di dalamnya termasuk langkah-langkah penghematan kontroversial, seperti penghapusan dua hari libur nasional dan pembekuan sejumlah belanja sosial. Kebijakan itu menuai kritik keras dari partai oposisi, serikat pekerja, dan mayoritas rakyat Prancis. Krisis politik Prancis pun semakin nyata ketika dukungan terhadap pemerintah kian menipis, memicu gejolak di pasar keuangan dan menimbulkan kekhawatiran di zona euro.

Bagi Presiden Emmanuel Macron, situasi ini menjadi ujian berat. Ia harus menentukan apakah akan tetap mempertahankan Bayrou dengan segala risikonya, atau memilih jalan politik lain untuk menyelamatkan stabilitas negara. Krisis politik Prancis ini sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya sistem koalisi dalam parlemen, yang kini terfragmentasi dan sulit mencapai konsensus.

Kebijakan Austerity dan Penolakan Publik

Langkah Bayrou memperkenalkan kebijakan penghematan ketat dianggap sebagai pemicu utama krisis politik Prancis. Rencana menghapus dua hari libur nasional dipandang sebagai serangan langsung terhadap kesejahteraan rakyat, sementara pembekuan belanja publik memperburuk ketidakpuasan sosial. Tidak mengherankan jika survei terbaru menunjukkan mayoritas warga menolak kebijakan tersebut dan menginginkan adanya perubahan kepemimpinan.

Di parlemen, tantangan semakin besar. Hampir semua partai oposisi, dari kiri hingga kanan, menentang langkah Bayrou. Rassemblement National (RN) dari sayap kanan bahkan mendesak agar Presiden Macron membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini. Tekanan serupa juga datang dari kelompok kiri, yang menilai kebijakan ini tidak adil bagi kelas pekerja. Krisis politik Prancis pun berkembang bukan hanya menjadi masalah popularitas pemimpin, tetapi juga mencerminkan kebuntuan politik yang mendalam.

Dampaknya terasa hingga ke pasar keuangan. Obligasi Prancis mengalami tekanan dengan lonjakan yields, sementara nilai saham ikut tertekan akibat ketidakpastian politik. European Central Bank (ECB) turut mengingatkan bahwa kejatuhan pemerintahan Prancis akan menjadi sinyal berbahaya bagi stabilitas zona euro. Kondisi ini semakin memperkuat pandangan bahwa krisis politik Prancis tidak bisa dianggap remeh, karena implikasinya meluas ke ranah ekonomi regional.

Antara Krisis Kepemimpinan dan Krisis Kelembagaan

Pertanyaan mendasar yang kini muncul adalah apakah Prancis sedang menghadapi krisis kepemimpinan atau justru krisis kelembagaan. Dari sisi kepemimpinan, jelas bahwa Bayrou kehilangan legitimasi publik. Kebijakan austerity yang ia dorong menimbulkan penolakan besar-besaran, sehingga sulit baginya memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Krisis politik Prancis ini menunjukkan betapa cepatnya dukungan publik dapat menguap ketika kebijakan dianggap merugikan rakyat.

Namun, lebih jauh dari sekadar kepemimpinan, banyak analis menilai bahwa Prancis tengah berada dalam krisis kelembagaan. Parlemen yang terfragmentasi membuat proses legislasi tersendat, sementara pemerintah bergantung pada koalisi rapuh yang mudah pecah. Dalam satu tahun terakhir, sudah ada dua kali pergantian pemerintahan, sebuah tanda bahwa sistem politik tidak mampu menjaga stabilitas. Krisis politik Prancis dengan demikian lebih dari sekadar masalah individu, tetapi juga refleksi kelemahan struktural dalam demokrasi parlementer negara tersebut.

Situasi ini menimbulkan dilema bagi Macron. Jika vote of confidence gagal, ia menghadapi pilihan sulit: menunjuk perdana menteri baru yang mungkin menghadapi hambatan serupa, atau membubarkan parlemen untuk membuka jalan pemilu dini. Kedua opsi sama-sama berisiko, dan keduanya memperlihatkan betapa dalamnya krisis politik Prancis yang sedang berlangsung.

Krisis politik Prancis tidak hanya berimplikasi pada politik domestik, tetapi juga berdampak pada stabilitas Eropa. Sebagai salah satu motor ekonomi zona euro, ketidakstabilan di Prancis dapat memengaruhi kepercayaan investor dan memperburuk ketidakpastian global. Jika pemerintah jatuh dan proses pembahasan anggaran tertunda, upaya pengurangan defisit besar kemungkinan akan gagal. Hal ini bisa mengganggu target ekonomi yang sudah ditetapkan Uni Eropa.

Dari sisi sosial, kebijakan penghematan yang kontroversial berpotensi memicu gelombang protes baru. Sejarah Prancis menunjukkan bahwa rakyat tidak segan turun ke jalan untuk menentang kebijakan yang dianggap tidak adil. Krisis politik Prancis yang ditandai dengan lemahnya kepemimpinan dan rapuhnya institusi, bisa memicu ketidakstabilan sosial yang lebih luas.

Baca juga : PM Prancis Diserang Usai Sebut Oposisi Liburan

Sementara itu, bagi Macron, krisis ini dapat menjadi titik balik dalam karier politiknya. Jika ia gagal menemukan jalan keluar yang dapat diterima publik dan parlemen, legitimasinya sebagai presiden akan semakin terkikis. Krisis politik Prancis pada akhirnya bukan hanya ujian bagi Bayrou, tetapi juga bagi Macron dan masa depan demokrasi parlementer Prancis.

Bagi Eropa, gejolak ini menjadi peringatan keras bahwa stabilitas politik tidak bisa diabaikan dalam menjaga kekuatan ekonomi kawasan. Jika Prancis tidak segera menemukan solusi, ketidakpastian politik bisa memperlambat upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, memperburuk krisis energi, dan melemahkan posisi Uni Eropa di panggung global.