Kebijakan terbaru terkait pemangkasan anggaran Prancis memicu kegelisahan di tingkat internasional. Pemerintah Prancis secara resmi memangkas dana bantuan pembangunan internasional sebesar €700 juta, yang sebelumnya dialokasikan untuk berbagai program kemanusiaan global. Langkah ini menjadi sorotan tajam karena diyakini dapat melemahkan posisi Prancis dalam diplomasi internasional serta menghambat berbagai misi bantuan di negara-negara berkembang.

Pemangkasan tersebut menjadi bagian dari langkah penghematan fiskal pemerintah untuk menurunkan defisit anggaran secara bertahap, dari 5,4 persen menjadi 4,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026. Namun, para pengamat dan LSM menyatakan bahwa pendekatan ini terlalu drastis dan dapat menyebabkan kerugian sosial serta reputasi diplomatik yang besar. Pemangkasan anggaran Prancis ini berdampak langsung pada ribuan proyek bantuan yang sedang berlangsung.

Dampak Langsung terhadap Bantuan Pembangunan

Salah satu dampak nyata dari pemangkasan anggaran Prancis adalah pada proyek vaksinasi di negara-negara miskin. Puluhan juta anak di berbagai belahan dunia diperkirakan tidak akan mendapat vaksin dasar seperti campak, difteri, atau polio karena berkurangnya sokongan dari Prancis. Selain itu, dukungan terhadap pendidikan di kawasan Sahel dan bantuan kemanusiaan di Palestina serta Sudan juga terancam dihentikan.

Menurut Agence Française de Développement (AFD), instansi pemerintah yang menangani kerja sama pembangunan, banyak program yang kini berada di ujung tanduk. Direktur AFD bahkan menyatakan bahwa mereka dipaksa untuk memilih antara melanjutkan proyek jangka panjang atau menangguhkan semuanya secara bersamaan.

Kritik datang dari hampir seluruh sektor. Lebih dari 180 organisasi kemanusiaan menandatangani petisi menolak kebijakan ini. Mereka menekankan bahwa pemangkasan anggaran Prancis akan menciptakan efek domino yang menyulitkan negara-negara donor lainnya untuk menutupi kekurangan, terlebih dalam situasi geopolitik global yang makin tidak stabil.

Prioritas Pemerintah dan Ancaman Reputasi Internasional

Pemerintah Prancis menegaskan bahwa pemangkasan ini adalah bagian dari strategi nasional untuk mengendalikan utang negara dan memenuhi target fiskal Uni Eropa. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri François Bayrou menyebutkan bahwa langkah ini sulit tetapi perlu, mengingat ketegangan fiskal yang dihadapi oleh negara-negara Eropa pasca pandemi.

Namun, analis internasional menyebut bahwa pemangkasan anggaran Prancis bisa menjadi bumerang. Prancis selama ini dikenal sebagai kekuatan diplomatik melalui bantuan internasionalnya. Sejak 2017, negara ini berkomitmen untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Jika kontribusinya menyusut drastis, kredibilitas Prancis sebagai mitra global akan terganggu.

Selain itu, sejumlah negara penerima bantuan kini mulai mempertimbangkan untuk mengalihkan kerja sama ke negara lain seperti Tiongkok atau negara Teluk, yang dinilai lebih konsisten dalam komitmen bantuan mereka.

Reaksi LSM dan Komunitas Internasional

Berbagai lembaga internasional seperti UNICEF, WHO, dan Médecins Sans Frontières menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap efek pemotongan ini. Program nutrisi anak-anak di wilayah Sub-Sahara, pembangunan infrastruktur sekolah di Asia Selatan, hingga bantuan pascabencana di Karibia kini dalam posisi tidak pasti.

Beberapa LSM bahkan sudah menghentikan perekrutan tenaga relawan karena ketidakpastian pendanaan. Selain itu, dana untuk penelitian perubahan iklim yang didanai dari Prancis juga terkena imbas, menyebabkan mundurnya proyek mitigasi di beberapa negara yang sangat rentan.

Langkah ini memunculkan debat di parlemen. Kelompok sayap kiri dan hijau mendesak agar pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan pemangkasan anggaran Prancis dan mencari alternatif lain seperti reformasi perpajakan terhadap perusahaan multinasional.

Baca juga : Mural Patung Liberty di Prancis Jadi Sorotan Dunia

Langkah pemangkasan anggaran Prancis yang kini tengah diterapkan jelas menunjukkan dilema antara kebutuhan domestik dan tanggung jawab internasional. Di satu sisi, Prancis sedang menghadapi tekanan fiskal berat yang mendorong perlunya efisiensi. Namun di sisi lain, pemotongan besar-besaran terhadap dana bantuan luar negeri bisa mengorbankan stabilitas global dan reputasi negara itu sendiri.

Jika kebijakan ini tidak segera ditinjau ulang, Prancis bisa kehilangan peran strategisnya dalam urusan bantuan kemanusiaan global. Lebih dari sekadar statistik anggaran, keputusan ini menyentuh nyawa dan kehidupan jutaan orang di berbagai belahan dunia. Karena itu, masa depan pemangkasan anggaran Prancis menjadi topik penting yang terus dipantau oleh banyak pihak—baik di dalam negeri maupun internasional.