Prancis resmi berlakukan pembatasan visa diplomat Aljazair di tengah ketegangan deportasi, memicu respons keras dari pemerintah Aljazair. Pemerintah Prancis resmi memberlakukan pembatasan visa diplomat Aljazair setelah hubungan kedua negara memanas akibat perselisihan deportasi. Langkah ini diumumkan Presiden Emmanuel Macron sebagai respons atas penolakan Aljazair untuk menerima kembali warganya yang diperintahkan keluar dari Prancis. Keputusan ini mencakup penangguhan perjanjian bebas visa diplomatik 2013 dan pembatasan ketat terhadap izin masuk pejabat Aljazair.

Kebijakan ini diambil setelah Macron mengirim surat resmi kepada Perdana Menteri François Bayrou, menekankan bahwa Prancis harus bersikap tegas terhadap mitra yang tidak menghormati perjanjian bilateral. Paris juga mendorong negara-negara anggota Schengen untuk mendukung kebijakan tersebut agar efeknya lebih luas.

Latar Belakang Ketegangan

Ketegangan yang memicu pembatasan visa diplomat Aljazair berawal dari meningkatnya gesekan politik dan diplomatik dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pemicu utamanya adalah dukungan Prancis pada Juli 2024 terhadap klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, wilayah yang selama ini mendapat dukungan penuh dari Aljazair. Sikap tersebut membuat hubungan bilateral memburuk, dengan Aljazair menilai Prancis mengabaikan prinsip netralitas.

Selain itu, isu migrasi juga menjadi faktor besar. Pemerintah Prancis mengeluhkan kurangnya kerja sama dari Aljazair dalam proses deportasi warganya yang tinggal di Prancis tanpa izin. Paris menuduh Aljir menghambat penerbitan dokumen perjalanan yang diperlukan untuk memulangkan para deportan. Kebuntuan inilah yang akhirnya memicu langkah tegas berupa pembatasan visa diplomat Aljazair.

Langkah tersebut memutus kesepakatan bebas visa yang berlaku sejak 2013, yang sebelumnya memungkinkan para diplomat dan pejabat tinggi Aljazair bepergian ke Prancis tanpa proses visa yang panjang. Kini, setiap permohonan visa akan melalui pemeriksaan ketat dan dapat ditolak jika dianggap tidak memenuhi kriteria.

Respons Aljazair

Pemerintah Aljazair bereaksi keras terhadap kebijakan pembatasan visa diplomat Aljazair. Kementerian Luar Negeri Aljazair menyebut langkah Prancis sebagai “tekanan unilateral” yang tidak dapat diterima. Sebagai balasan, Aljazair membatalkan secara resmi perjanjian bebas visa diplomatik dengan Prancis, memberlakukan aturan serupa terhadap diplomat Prancis yang ingin masuk ke negaranya.

Dalam pernyataan resminya, Aljazair menegaskan bahwa hubungan diplomatik harus dibangun atas dasar saling menghormati. Mereka menilai kebijakan visa baru ini akan memperburuk hubungan kedua negara, yang sebenarnya memiliki sejarah panjang kerja sama, meskipun kerap diwarnai ketegangan terkait masa lalu kolonial.

Beberapa analis melihat langkah balasan ini sebagai sinyal bahwa krisis diplomasi bisa berlangsung lama. Mengingat pentingnya kerja sama kedua negara di bidang keamanan regional, ekonomi, dan penanganan migrasi, kebuntuan diplomatik berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Mediterania.

Dampak dan Prospek Hubungan Bilateral

Keputusan pembatasan visa diplomat Aljazair memiliki implikasi luas, baik dalam hubungan diplomatik maupun operasional di lapangan. Pembatasan ini dapat memperlambat atau menghambat proses diplomasi, negosiasi, dan koordinasi antar kedua negara. Selain itu, mobilitas pejabat dan delegasi resmi akan terhambat, yang bisa berdampak pada agenda pertemuan bilateral maupun multilateral.

Kebijakan ini diambil setelah Macron mengirim surat resmi kepada Perdana Menteri François Bayrou, menekankan bahwa Prancis harus bersikap tegas terhadap mitra yang tidak menghormati perjanjian bilateral. Paris juga mendorong negara-negara anggota Schengen untuk mendukung kebijakan tersebut agar efeknya lebih luas.

Bagi Prancis, kebijakan ini adalah pesan bahwa negara tersebut siap mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingannya. Paris ingin menunjukkan bahwa kerja sama migrasi bukan hanya kewajiban sepihak. Sementara itu, bagi Aljazair, respons keras mereka merupakan upaya menjaga harga diri dan kedaulatan dalam hubungan internasional.

Baca juga : Macron Diduga Diamkan Rencana Penghancuran Kontrasepsi

Beberapa pengamat menilai bahwa pembatasan visa diplomat Aljazair bisa menjadi taktik negosiasi untuk memaksa Aljazair lebih kooperatif dalam urusan deportasi. Namun, pendekatan ini juga berisiko memperpanjang kebuntuan jika tidak disertai upaya diplomasi aktif untuk mencari solusi bersama.

Ke depan, masa depan hubungan Prancis-Aljazair akan sangat bergantung pada kemampuan kedua pihak meredakan ketegangan. Jika tidak ada kompromi, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan jangka panjang yang mengganggu kerja sama strategis kedua negara di bidang keamanan regional, perdagangan, dan energi.