Polisi Prancis menyelidiki ancaman kematian Macron oleh Rabbi Israel usai rencana pengakuan Palestina, memicu reaksi publik luas. Otoritas Prancis resmi membuka penyelidikan atas ancaman kematian Macron yang dilontarkan oleh seorang Rabbi asal Israel. Kasus ini mencuat setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina secara resmi pada sidang umum PBB mendatang. Pernyataan Rabbi tersebut memicu kontroversi dan reaksi keras, baik di Prancis maupun internasional.

Ancaman tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah di media sosial pada 3 Agustus 2025. Dalam rekaman itu, Rabbi David Daniel Cohen secara terang-terangan mengatakan Macron “lebih baik menyiapkan petinya” jika tetap melanjutkan rencana pengakuan Palestina. Ucapan ini langsung menarik perhatian publik dan otoritas keamanan Prancis.

Penyelidikan Resmi oleh Kepolisian

Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan bahwa ancaman tersebut “tidak dapat diterima” dan akan ditindak sesuai hukum. Jaksa Paris segera memerintahkan Brigade Kriminal untuk memulai investigasi. Unit pemantau konten berbahaya di internet, Pharos, juga telah menerima laporan resmi terkait video ancaman itu.

Rabbi Cohen menuduh Macron bersikap antisemit dan mengkritik keras kebijakan luar negeri Prancis yang dianggap mendukung Palestina. Ia juga menyerukan agar warga Palestina meninggalkan wilayah yang disengketakan, menambah dimensi politik dan emosional pada kasus ini.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa ancaman kematian Macron bukan sekadar retorika, melainkan pelanggaran hukum yang serius. Tidak ada toleransi bagi ujaran yang mengandung ancaman terhadap kepala negara. Sementara itu, Kepala Rabbinat Prancis, Haïm Korsia, menolak klaim Cohen sebagai representasi komunitas Yahudi resmi di Prancis dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki peran formal di negara tersebut.

Reaksi Publik dan Dampak Sosial

Kasus ancaman kematian Macron ini terjadi di tengah lonjakan laporan insiden antisemitisme di Prancis. Data dari Conseil Représentatif des Institutions juives de France (CRIF) mencatat 1.570 insiden pada 2024, naik tajam dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah khawatir bahwa retorika kebencian seperti ini akan memperburuk situasi sosial dan memicu polarisasi yang lebih dalam.

Rencana pengakuan Palestina oleh Macron mendapatkan dukungan dari berbagai negara Arab dan kelompok pro-Palestina, namun menuai penolakan dari komunitas Yahudi dan sekutu Israel. Perbedaan pandangan ini memunculkan debat nasional yang memanas. Beberapa analis politik memperingatkan bahwa langkah Macron dapat berdampak langsung pada hubungan bilateral Prancis dengan Israel dan beberapa negara sekutunya.

Selain faktor diplomatik, isu ini juga menyoroti bagaimana kebijakan luar negeri dapat memengaruhi keamanan domestik. Ancaman kematian Macron menunjukkan adanya potensi eskalasi dari ketegangan politik menjadi ancaman fisik yang nyata. Pemerintah pun harus menyeimbangkan antara prinsip kebebasan berpendapat dan kewajiban menjaga keamanan nasional.

Konteks Geopolitik

Langkah Macron untuk mengakui Palestina merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas dalam upaya mendorong solusi dua negara di Timur Tengah. Namun, kebijakan ini juga diambil pada saat geopolitik global sedang mengalami ketegangan, dengan berbagai konflik dan persaingan pengaruh antara kekuatan besar.

Israel memandang pengakuan Palestina oleh negara-negara besar sebagai bentuk tekanan yang tidak dapat diterima, sementara Palestina melihatnya sebagai legitimasi internasional yang mereka perjuangkan selama puluhan tahun. Dalam konteks ini, pernyataan kontroversial seperti yang dilakukan Rabbi Cohen menambah panas suasana, terutama ketika diarahkan kepada pemimpin negara lain.

Di sisi lain, pemerintah Prancis menyatakan bahwa mereka akan terus menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Namun, ancaman kematian Macron membuat isu ini tidak hanya berada pada ranah diplomasi, melainkan juga keamanan dalam negeri.

Hingga kini, pihak kepolisian belum mengonfirmasi apakah Rabbi Cohen akan menghadapi tuntutan hukum di Prancis atau melalui mekanisme kerja sama internasional. Proses investigasi akan mencakup penelusuran sumber video, verifikasi identitas pelaku, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Baca juga : Eropa Kirim Menteri Luar Negeri ke Israel Tangani Konflik

Kasus ancaman kematian Macron ini menjadi ujian bagi otoritas Prancis dalam menangani ancaman terhadap kepala negara di era digital. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial menuntut respons yang cepat, terukur, dan efektif dari aparat penegak hukum.

Dengan situasi yang berkembang cepat, perhatian publik dan media akan terus tertuju pada bagaimana pemerintah menangani kasus ini. Hasil penyelidikan nantinya akan berdampak pada citra kepemimpinan Macron, hubungan Prancis dengan komunitas internasional, serta persepsi publik terhadap keamanan nasional.