Langkah Prancis akui Palestina picu konflik diplomatik. AS dan Israel mengecam, Arab Saudi sebut keputusan itu sebagai langkah bersejarah bagi perdamaian. Langkah Prancis akui Palestina secara resmi dalam forum PBB menjadi sorotan global dan memicu ketegangan diplomatik. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan menyampaikan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB yang akan digelar September 2025. Sebagai anggota G7, keputusan Prancis dianggap sebagai langkah berani, sekaligus menandai perubahan besar dalam pendekatan Eropa terhadap konflik Timur Tengah.

Macron menegaskan bahwa pengakuan ini bertujuan memperkuat solusi dua negara yang selama ini digagas komunitas internasional, namun stagnan karena minim komitmen dari pihak-pihak terkait. Dengan mengakui Palestina, Prancis berharap dapat menekan Israel agar lebih terbuka terhadap diplomasi damai dan menghentikan tindakan yang memperburuk kondisi rakyat Palestina.

AS dan Israel Kutuk Keras Langkah Prancis akui Palestina

Pengumuman Prancis akui Palestina langsung mendapat respons keras dari Amerika Serikat dan Israel. Menlu AS Marco Rubio menyebut tindakan ini sebagai keputusan gegabah yang justru memberi ruang kepada kelompok radikal seperti Hamas untuk memperluas pengaruh. Rubio menilai langkah tersebut akan memperburuk proses perdamaian dan merusak kredibilitas upaya negosiasi internasional yang tengah berlangsung.

Dari Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengutuk keras keputusan Prancis. Ia menilai pengakuan terhadap negara Palestina tanpa adanya kesepakatan langsung antara kedua belah pihak sama dengan “menghargai terorisme”. Netanyahu juga menyebut bahwa langkah itu hanya akan semakin mempersulit Israel dalam menjaga keamanan nasionalnya di tengah ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata.

Meski tekanan datang dari sekutu terdekat, Prancis tetap mempertahankan pendiriannya. Macron menyatakan bahwa langkah ini bukanlah provokasi, melainkan tanggapan atas kebuntuan diplomatik dan penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina. Ia menekankan pentingnya suara internasional dalam mempercepat solusi damai yang adil dan setara.

Arab Saudi dan Dunia Arab Apresiasi Tindakan Prancis

Berbanding terbalik dengan sikap AS dan Israel, negara-negara Arab justru memuji langkah Prancis akui Palestina. Arab Saudi menyebut pengakuan tersebut sebagai momen bersejarah yang memperkuat perjuangan diplomatik Palestina. Riyadh menyampaikan apresiasi atas keberanian Prancis dalam mengambil posisi yang dinilai berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia.

Dukungan serupa juga datang dari Uni Emirat Arab, Qatar, dan Yordania. Mereka menilai bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan fondasi utama bagi tercapainya perdamaian jangka panjang di kawasan. Banyak pihak berharap bahwa langkah Prancis akan diikuti oleh negara-negara Barat lain, termasuk anggota Uni Eropa yang hingga kini masih terpecah pendapat.

Negara-negara seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan Slovenia sudah lebih dulu mengakui Palestina secara resmi. Namun, dengan status dan pengaruh global Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan G7, keputusan ini dinilai memiliki bobot simbolis yang lebih besar.

Efek Diplomatik dan Masa Depan Palestina

Langkah Prancis akui Palestina juga berpotensi membuka jalan bagi peningkatan status Palestina di forum internasional. Dengan pengakuan dari negara besar seperti Prancis, Palestina dapat kembali mengajukan permohonan menjadi anggota penuh PBB, meskipun tantangan tetap ada karena Amerika Serikat memiliki hak veto.

Di sisi lain, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan terima kasih atas solidaritas dan keberanian Prancis. Ia menyebut pengakuan ini sebagai titik terang di tengah situasi gelap yang membelenggu rakyat Palestina, terutama di Gaza dan Tepi Barat yang terus dilanda konflik dan blokade.

Baca juga : Kemitraan Militer Prancis Indonesia Diperluas Tahun 2025

Namun, beberapa analis memperingatkan bahwa pengakuan simbolik semata tidak akan cukup jika tidak diikuti oleh aksi nyata di lapangan. Tanpa tekanan ekonomi dan politik terhadap Israel, serta jaminan perlindungan bagi warga sipil Palestina, penderitaan mereka dikhawatirkan akan terus berlanjut meski secara de jure telah diakui sebagai negara.

Meskipun demikian, langkah ini diyakini mampu mengubah peta diplomasi global dalam isu Palestina. Dengan meningkatnya tekanan internasional, peluang untuk memulai kembali dialog damai dengan peta jalan yang lebih adil bisa terbuka.