X membantah tuduhan manipulasi algoritma dari Prancis. Elon Musk menilai penyelidikan bermotif politik dan ancam kebebasan berbicara digital global. Perusahaan teknologi milik Elon Musk, X (sebelumnya Twitter), sedang menghadapi sorotan tajam dari pemerintah Prancis akibat tuduhan manipulasi algoritma dan ekstraksi data secara tidak sah. Pihak kejaksaan di Paris membuka penyelidikan resmi menyusul laporan dari anggota parlemen Éric Bothorel, yang menyebut sistem algoritma X telah digunakan untuk memanipulasi informasi politik serta memungkinkan intervensi asing dalam percakapan publik.

Dalam pernyataan tegas yang dirilis X, perusahaan menolak tuduhan tersebut dan menilai bahwa langkah hukum yang diambil Prancis memiliki muatan politis. “Kami belum menerima bukti konkret atau informasi terperinci tentang dugaan pelanggaran,” ujar perwakilan X. Mereka juga menambahkan bahwa penggunaan mekanisme hukum pidana terhadap kebijakan algoritma merupakan preseden berbahaya yang bisa merusak prinsip keterbukaan digital.

Menurut laporan media internasional, pihak berwenang Prancis meminta X membuka sistem rekomendasi algoritmik mereka untuk diaudit oleh pakar independen terkait tuduhan manipulasi algoritma. Permintaan itu juga termasuk akses terhadap data pengguna dan catatan aktivitas selama periode tertentu. Namun X menolak memberikan akses tersebut karena menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap privasi pengguna dan kekayaan intelektual perusahaan.

Prancis Ajukan Audit Algoritma, X Tolak dengan Tegas

Prancis semakin memperketat regulasi terhadap platform digital pasca disahkannya Digital Services Act (DSA) oleh Uni Eropa. Salah satu fokus utama DSA adalah mendorong transparansi algoritma yang digunakan platform besar seperti X, Meta, dan Google dalam menyaring serta mempromosikan konten. Tuduhan manipulasi algoritma yang dialamatkan kepada X menjadi ujian pertama dalam penerapan kebijakan baru ini.

Namun pihak X menilai bahwa tuntutan audit tersebut sangat tidak proporsional. Mereka menyebut penyelidikan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap inovasi teknologi yang sudah menjadi fondasi utama dalam platform modern. Elon Musk secara terbuka menyatakan bahwa penyelidikan ini “bermotif politis” dan digunakan untuk menekan perusahaan yang menolak tunduk pada kontrol penuh pemerintah atas sistem internal mereka.

Lebih lanjut, X memperingatkan bahwa tuduhan manipulasi algoritma yang tidak berdasar bisa menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian bagi perusahaan teknologi lain yang sedang berkembang di pasar Eropa. “Kami tidak menolak transparansi, tetapi harus ada batas jelas antara regulasi dan intervensi,” ujar juru bicara X dalam wawancara lanjutan.

Di sisi lain, Éric Bothorel membela laporan yang ia buat kepada kejaksaan Prancis. Ia mengatakan bahwa algoritma milik X dapat digunakan untuk menyebarkan misinformasi atau mendorong agenda politik tertentu, terutama menjelang pemilu di sejumlah negara Eropa. Menurutnya, penyelidikan terhadap X bertujuan untuk melindungi kedaulatan digital dan bukan sebagai bentuk pembatasan kebebasan berbicara.

Kebebasan Digital dan Regulasi Data dalam Tekanan

Kasus ini tidak hanya menjadi perdebatan hukum antara Prancis dan X, tetapi juga menimbulkan diskusi global tentang batas antara regulasi pemerintah dan otonomi platform digital. Banyak kalangan menilai bahwa tuntutan keterbukaan algoritma bisa menjadi pintu masuk bagi negara untuk ikut campur terlalu jauh dalam proses internal perusahaan teknologi.

X menekankan bahwa mereka memiliki kebijakan moderasi dan transparansi tersendiri, serta telah memberikan laporan publik rutin tentang konten, pengguna aktif, dan pola distribusi konten. Mereka juga menyebut bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan manipulasi algoritma, dan semua mekanisme yang berjalan di dalam platform masih mengacu pada standar industri yang umum.

Sebaliknya, tekanan dari regulator seperti Prancis dinilai oleh beberapa analis sebagai upaya untuk mengurangi dominasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Mereka memanfaatkan isu transparansi sebagai alat negosiasi politik dan ekonomi yang lebih besar dalam konteks persaingan global di bidang digital.

Baca juga : Koki Wanita Prancis Buktikan Diri di Dunia Gastronomi

Dalam skala lebih luas, kasus ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara kebebasan teknologi dan kebutuhan akan pengawasan. Bila tidak ada kerangka hukum internasional yang jelas, maka kasus seperti ini akan terus berulang di berbagai negara.

X membantah keras tuduhan manipulasi algoritma yang dilayangkan pemerintah Prancis. Perusahaan menyebut penyelidikan tersebut bermotif politik dan berpotensi merusak prinsip kebebasan digital global. Ketegangan ini menjadi refleksi dari konflik yang terus berkembang antara kekuatan negara dalam mengatur informasi dan independensi teknologi di era internet terbuka. Bagaimana kasus ini akan berakhir masih menjadi tanda tanya besar bagi masa depan regulasi platform global.