Situasi krisis politik prancis semakin mencuat setelah pekan penuh gejolak yang ditandai dengan demonstrasi besar, penunjukan perdana menteri baru, serta penurunan peringkat kredit negara oleh lembaga pemeringkat internasional. Pemerintah Prancis menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang belum mereda, sementara publik semakin gelisah dengan kebijakan penghematan yang dinilai memberatkan rakyat.

Penunjukan Sébastien Lecornu sebagai perdana menteri baru setelah jatuhnya François Bayrou lewat mosi tidak percaya menjadi langkah darurat bagi Presiden Emmanuel Macron. Namun, kehadiran kabinet baru ini langsung diwarnai aksi protes nasional dari kelompok buruh dan organisasi sipil seperti “Block Everything” yang memicu kekacauan di beberapa kota besar. Turbulensi ini diperparah oleh keputusan Fitch menurunkan peringkat kredit Prancis dari AA- ke A+, menyoroti defisit fiskal yang tinggi dan risiko politik jangka panjang. Dengan kombinasi faktor tersebut, krisis politik prancis kini berada pada titik yang bisa memengaruhi perekonomian Eropa secara lebih luas.

Demonstrasi Besar dan Penolakan Publik

Gelombang demonstrasi menjadi tanda paling nyata dari krisis politik prancis. Ribuan orang turun ke jalan di Paris, Lyon, dan Marseille untuk menolak kebijakan pemotongan anggaran serta kenaikan pajak yang dianggap menekan kelas menengah. Serikat pekerja melancarkan aksi mogok massal, melumpuhkan transportasi publik dan mengganggu kegiatan ekonomi harian. Aksi “Block Everything” pada hari pertama Lecornu menjabat bahkan membuat lalu lintas di ibu kota lumpuh total.

Kemarahan publik semakin tajam karena kebijakan penghematan dianggap tidak sejalan dengan beban utang negara yang membengkak. Banyak warga menilai pemerintah gagal mengelola anggaran dengan baik, sehingga rakyat kecil yang menanggung akibatnya. Sementara itu, dukungan terhadap oposisi meningkat, memunculkan spekulasi bahwa ketidakstabilan politik ini bisa memicu krisis pemerintahan lebih dalam. Para pengamat menyebut bahwa gelombang protes ini tidak hanya sekadar respon terhadap kebijakan, melainkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sistem politik. Dengan demikian, krisis politik prancis bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga legitimasi sosial yang kian melemah.

Penunjukan PM Baru dan Tantangan Koalisi

Pengangkatan Sébastien Lecornu sebagai perdana menteri baru menjadi bagian penting dari dinamika krisis politik prancis. Presiden Macron memilih Lecornu dengan harapan bisa menenangkan gejolak politik dan meraih dukungan parlemen. Namun, realitas menunjukkan bahwa koalisi pemerintah minoritas menghadapi tantangan berat dalam meloloskan kebijakan. Dengan parlemen yang terbelah, setiap langkah pemerintah berpotensi terhambat oleh oposisi yang semakin solid.

Lecornu sendiri menghadapi ujian berat di hari pertamanya menjabat ketika aksi protes besar terjadi di seluruh negeri. Hal ini memberi gambaran betapa rapuhnya legitimasi pemerintahan baru sejak awal. Di sisi lain, lembaga internasional turut menyoroti kondisi politik yang tidak stabil sebagai faktor yang memperparah beban fiskal negara. Ketidakmampuan pemerintah membangun konsensus politik berpotensi menurunkan kepercayaan pasar. Karena itu, krisis politik prancis menempatkan pemerintah dalam posisi sulit: harus menjaga stabilitas ekonomi sambil menghadapi resistensi sosial dan politik yang terus menguat.

Penurunan Peringkat Kredit dan Dampak Ekonomi

Penurunan peringkat kredit oleh Fitch menjadi pukulan lain bagi krisis politik prancis. Dengan turunnya rating dari AA- ke A+, biaya pinjaman pemerintah otomatis meningkat, memperberat beban bunga utang yang sudah tinggi. Defisit anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari 5% PDB dianggap tidak berkelanjutan, sementara rencana penghematan masih diperdebatkan. Investor menuntut kejelasan strategi fiskal, tetapi ketidakstabilan politik membuat langkah-langkah korektif sulit diwujudkan.

Efeknya mulai terasa di pasar obligasi, dengan yield naik signifikan sebagai tanda menurunnya kepercayaan investor. Selain itu, risiko jangka panjang bagi zona euro meningkat karena Prancis merupakan salah satu motor ekonomi utama di kawasan tersebut. Jika masalah ini tidak segera diatasi, bisa timbul efek domino terhadap stabilitas finansial Eropa.

Dalam konteks domestik, penurunan rating juga bisa memengaruhi akses pembiayaan bagi proyek-proyek pemerintah, termasuk layanan publik. Hal ini dikhawatirkan memicu siklus negatif: kebijakan penghematan memperburuk protes sosial, sementara ketidakstabilan politik memperlambat perbaikan fiskal. Oleh karena itu, krisis politik prancis semakin dipandang bukan hanya persoalan internal, melainkan ancaman bagi stabilitas regional dan global.

Untuk keluar dari jeratan krisis politik prancis, pemerintah harus mencari jalan tengah antara tuntutan publik dan kebutuhan fiskal. Salah satu solusi yang dibahas adalah renegosiasi anggaran dengan melibatkan lebih banyak partisipasi oposisi agar tercipta legitimasi yang lebih kuat. Transparansi penggunaan anggaran dan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan juga dinilai penting untuk meredakan ketegangan sosial.

Baca juga : Tarik ulur pajak Zucman Prancis penentu koalisi anggaran

Namun, tantangan utama tetap pada bagaimana pemerintah baru mengelola komunikasi politik dengan rakyat. Membangun kembali kepercayaan publik memerlukan langkah konkret, bukan sekadar janji. Sementara itu, pasar internasional menanti sinyal jelas bahwa Prancis memiliki strategi fiskal berkelanjutan. Tanpa kejelasan ini, risiko penurunan peringkat lebih lanjut masih terbuka.

Ke depan, keberhasilan atau kegagalan kabinet Lecornu akan sangat menentukan stabilitas Prancis dalam jangka menengah. Jika mampu mengelola protes, mengamankan dukungan parlemen, dan menenangkan investor, maka krisis bisa dikendalikan. Tetapi jika tidak, krisis politik prancis berpotensi berkembang menjadi salah satu krisis terbesar Eropa dalam dekade terakhir, dengan implikasi luas terhadap politik, ekonomi, dan keamanan regional.