Menteri Luar Negeri Prancis, Manuel Valls, melakukan kunjungan resmi ke Kaledonia Baru dalam upaya meneguhkan komitmen Prancis untuk menjaga stabilitas wilayah sekaligus Menteri Prancis Kaledonia berusaha mempertahankan kesepakatan Bougival. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa kesepakatan yang ditandatangani pada Juli 2025 adalah satu-satunya jalan kredibel bagi masa depan politik Kaledonia Baru.

Valls menyampaikan bahwa pemerintah Prancis tidak bermaksud memaksakan kehendak, tetapi menurutnya “tidak ada alternatif yang kredibel” di luar perjanjian ini. Kehadiran Menteri Prancis Kaledonia menjadi penegasan bahwa Paris masih menaruh perhatian penuh pada dinamika politik Pasifik. Langkah ini juga menjadi sinyal penting terhadap kelompok pro-kemerdekaan bahwa dialog tetap lebih diutamakan dibanding kekerasan.

Penolakan dari Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS) memang menjadi tantangan serius. Namun, menurut Menteri Prancis Kaledonia, setiap perbedaan harus ditempatkan dalam bingkai perundingan. Ia menekankan bahwa tujuan utama kesepakatan Bougival adalah menghindari kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada 2024, ketika konflik politik menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat lokal.

Reaksi Politik dan Tantangan Kesepakatan

Kunjungan Menteri Prancis Kaledonia disambut dengan beragam respon. Dari kalangan loyalis, kesepakatan Bougival dianggap langkah maju untuk mempertegas status Kaledonia Baru sebagai bagian dari Prancis dengan otonomi lebih luas. Sementara dari kubu pro-kemerdekaan, perjanjian tersebut dituding tidak memberikan ruang cukup bagi rakyat Kanak untuk menentukan nasib sendiri.

FLNKS bahkan menyebut kesepakatan itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan. Mereka menginginkan referendum baru yang benar-benar mengukur aspirasi rakyat. Namun, Menteri Prancis Kaledonia menolak anggapan bahwa dialog saat ini mengabaikan hak-hak masyarakat. Menurutnya, isi perjanjian sudah memuat mekanisme perlindungan identitas Kanak sekaligus kerangka kebersamaan dengan Prancis.

Meski demikian, ketegangan politik terus terasa. Pemerintah Prancis meyakini bahwa tanpa upaya Menteri Prancis Kaledonia, peluang untuk menciptakan stabilitas akan semakin kecil. Valls bahkan dijadwalkan bertemu dengan dewan politik FLNKS untuk membuka kembali ruang diskusi. Ia mengingatkan bahwa kekerasan tidak akan membawa masa depan, melainkan memperdalam perpecahan.

Jika kesepakatan Bougival gagal dijalankan, dampaknya bisa meluas hingga memengaruhi hubungan ekonomi dan keamanan di Pasifik. Oleh karena itu, Menteri Prancis Kaledonia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah lokal, organisasi masyarakat, dan Paris untuk memastikan kesepakatan tetap hidup.

Isi Kesepakatan Bougival dan Harapan ke Depan

Kesepakatan Bougival mengatur tentang status Kaledonia Baru sebagai “Negara dalam Republik Prancis” dengan kewarganegaraan ganda, struktur pemerintahan otonom baru, serta jaminan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Bagi Menteri Prancis Kaledonia, hal ini merupakan terobosan yang menggabungkan aspirasi nasionalis dengan kebutuhan stabilitas dalam kerangka Prancis.

Tantangan muncul ketika kelompok pro-kemerdekaan menilai bahwa status “negara dalam republik” justru membatasi ruang gerak mereka. Mereka khawatir perjanjian tersebut akan mengabadikan ketergantungan terhadap Paris. Menanggapi hal itu, Menteri Prancis Kaledonia menegaskan bahwa perjanjian tetap membuka kemungkinan revisi dan penyempurnaan lewat mekanisme demokratis.

Keberhasilan implementasi kesepakatan Bougival tidak hanya penting bagi Kaledonia Baru, tetapi juga bagi reputasi Prancis di kawasan Pasifik. Wilayah ini memiliki nilai strategis, baik dari sisi geopolitik maupun sumber daya alam. Karena itu, Menteri Prancis Kaledonia mendorong seluruh pihak melihat kesepakatan ini sebagai investasi jangka panjang demi perdamaian.

Selain itu, pemerintah Prancis menyiapkan komite khusus untuk memantau pelaksanaan kesepakatan. Dengan langkah ini, Menteri Prancis Kaledonia berharap tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak ekstrem untuk menolak dialog. Ia juga menekankan bahwa generasi muda perlu dilibatkan agar memiliki rasa kepemilikan terhadap kesepakatan yang lahir dari proses panjang.

Masa depan Kaledonia Baru masih sangat dipengaruhi oleh arah perundingan politik. Kehadiran Menteri Prancis Kaledonia dianggap krusial dalam menjaga kesinambungan dialog. Namun, jalan menuju stabilitas tetap panjang. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kesediaan semua pihak untuk mengesampingkan ego politik.

FLNKS telah menyatakan akan terus memperjuangkan referendum baru. Tetapi Menteri Prancis Kaledonia menilai bahwa referendum tanpa kesepakatan damai justru bisa menimbulkan ketegangan baru. Oleh karena itu, Bougival dipandang sebagai kompromi terbaik, meskipun belum sempurna. Valls menggarisbawahi bahwa tujuan akhir adalah memastikan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenangkan perdebatan politik.

Baca juga : Kaledonia Baru Negara Baru Dekat Indonesia Didukung Macron

Jika kesepakatan Bougival dapat diterapkan, wilayah ini berpeluang menjadi contoh bagaimana konflik kolonial dapat dikelola melalui mekanisme demokratis. Menteri Prancis Kaledonia juga menilai bahwa integrasi dalam kerangka republik tidak berarti meniadakan identitas lokal. Justru sebaliknya, identitas Kanak diakui sebagai bagian dari warisan bersama yang memperkaya Prancis.

Dalam skenario terbaik, kesepakatan ini akan memperkuat kerjasama ekonomi, meningkatkan investasi, dan membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Namun, jika ditolak, risiko instabilitas kembali mengancam. Karena itu, Menteri Prancis Kaledonia menyerukan agar semua pihak menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek.