Polisi Prancis gerebek markas National Rally, sita dokumen keuangan. Dugaan pelanggaran dana kampanye muncul, Bardella sebut aksi ini intimidasi politik. Otoritas Prancis kembali membuat langkah mengejutkan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik keuangan partai politik. Pada tanggal 9 Juli 2025, polisi Prancis menggerebek markas besar National Rally (RN), partai politik sayap kanan yang tengah menjadi sorotan publik setelah mencatat kenaikan suara signifikan pada pemilu-pemilu terakhir. Penggerebekan ini menjadi perkembangan terbaru yang menambah ketegangan dalam lanskap politik Prancis, apalagi RN sedang berada dalam momentum politik yang menguat.

Penggerebekan dilakukan oleh sejumlah besar petugas kepolisian dari satuan kejahatan keuangan, dengan didampingi hakim penyidik yang memperoleh surat perintah resmi. Operasi tidak hanya terfokus di kantor pusat RN di Paris, melainkan juga merambah ke beberapa perusahaan yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan partai tersebut, serta beberapa kediaman pribadi tokoh-tokoh yang terkait. Sejumlah dokumen keuangan disita sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Dugaan Pelanggaran Dana Kampanye

Penyelidikan ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan dana kampanye, dengan dua poin utama yang kini menjadi sorotan. Pertama adalah dugaan penerimaan pinjaman ilegal dari individu atau kelompok tertentu yang dianggap tidak memenuhi ketentuan transparansi dan batasan pembiayaan politik yang diatur dalam hukum Prancis. Kedua adalah dugaan penggunaan tagihan fiktif untuk layanan kampanye yang tidak pernah dilaksanakan, yang bisa menjadi celah bagi partai untuk memperoleh pengembalian dana kampanye yang lebih besar dari negara.

Dalam sistem pembiayaan politik Prancis, partai yang ikut pemilu berhak atas penggantian biaya kampanye oleh negara, dengan syarat pengeluaran mereka tercatat secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terbukti ada tagihan fiktif, konsekuensinya sangat berat: selain keharusan mengembalikan dana yang sudah diterima, partai bisa dikenakan sanksi denda hingga larangan mengikuti pemilu.

Dugaan penyimpangan dana kampanye bukanlah isu baru dalam politik Prancis, namun kasus National Rally menjadi sorotan lebih tajam mengingat posisi partai tersebut yang semakin dominan. Apalagi, partai ini sempat terjerat kasus hukum sebelumnya terkait penggunaan dana Uni Eropa untuk aktivitas partai domestik. Namun, dalam konteks penggerebekan kali ini, pihak berwenang menegaskan bahwa kasus tersebut berbeda dan tidak berkaitan langsung dengan perkara Uni Eropa sebelumnya.

Reaksi National Rally

Menanggapi penggerebekan, pemimpin National Rally, Jordan Bardella, mengecam tindakan aparat penegak hukum. Bardella menyebut penggerebekan ini sebagai bentuk intimidasi politik yang bertujuan melemahkan oposisi. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Bardella menilai langkah aparat sebagai tindakan yang tidak proporsional, dan ia mengklaim bahwa partainya selalu mematuhi aturan pembiayaan kampanye.

Baca Juga : Fillon Divonis atas Skandal Penelopegate, Karier Politik Hancur

Di sisi lain, mantan bendahara RN, Wallerand de Saint-Just, menegaskan bahwa partai tidak melakukan kesalahan apa pun. Ia menyatakan siap bekerja sama dengan penyidik dan menyebut pihaknya memiliki dokumen lengkap untuk membantah segala tuduhan. Ia bahkan menganggap penggerebekan ini sebagai langkah politik yang tidak berdasar dan dapat memperkeruh suasana menjelang pemilu mendatang.

Reaksi keras National Rally dinilai wajar, mengingat posisi politik partai yang kini berada di titik penting. National Rally, yang dulu dipimpin oleh Marine Le Pen, telah berhasil mengikis stigma ekstremisme yang dulu melekat. Kini di bawah kepemimpinan Bardella, partai tersebut memperoleh suara signifikan dalam pemilu Eropa 2024, dan bahkan berambisi lebih besar pada pemilu legislatif berikutnya. Namun, berbagai kasus hukum yang menjerat RN di masa lalu terus menjadi bayang-bayang yang sulit dihindari.

Dampak Politik yang Lebih Luas

Penggerebekan markas National Rally diperkirakan akan memicu dampak politik yang signifikan. Banyak pengamat menilai langkah aparat berpotensi meningkatkan tensi politik menjelang berbagai pemilu penting. Di satu sisi, tindakan ini dianggap sebagai upaya menegakkan integritas demokrasi dengan memastikan keuangan partai politik bersih dan transparan. Namun di sisi lain, kubu RN dan para pendukungnya memandang langkah ini sebagai cara kekuasaan untuk menjegal oposisi yang sedang naik daun.

Masyarakat Prancis kini terbagi dalam menyikapi kasus ini. Ada yang mendukung penuh langkah hukum demi transparansi politik, namun ada pula yang mencurigai adanya motif politis di balik penggerebekan. Apalagi, dalam sejarah politik Prancis, tidak sedikit kasus korupsi partai yang justru menjadi ajang saling serang di panggung politik.

Bila penyidikan menemukan pelanggaran serius, dampak bagi RN bisa sangat besar. Bukan hanya ancaman denda atau pengembalian dana kampanye, tetapi juga kerusakan reputasi yang dapat memengaruhi elektabilitas partai. Bagi Bardella dan jajarannya, mengelola krisis kepercayaan publik kini menjadi tantangan terberat.

Sementara proses hukum berjalan, publik menanti kepastian apakah National Rally benar-benar terlibat praktik ilegal, atau justru menjadi korban pertarungan politik di negara yang dikenal memiliki sejarah panjang konflik politik sengit. Penggerebekan ini menambah babak baru dalam kisah politik Prancis yang selalu penuh dinamika dan drama.