Prancis tengah menghadapi salah satu episode politik paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Perdana Menteri François Bayrou diperkirakan akan kehilangan dukungan mayoritas di Majelis Nasional, sehingga membuka jalan bagi jatuhnya PM Bayrou. Situasi ini muncul setelah ia sendiri memicu pemungutan suara kepercayaan, sebuah langkah berani yang justru berpotensi menjatuhkan pemerintahannya.

Media-media besar Prancis menggambarkan krisis ini sebagai “Chronicle of an expected fall”, atau kisah jatuh yang sudah diperkirakan. Sejumlah partai oposisi, baik dari kiri maupun kanan, kompak menentang paket penghematan besar yang diajukan Bayrou. Paket tersebut mencakup pemangkasan belanja publik, penghapusan hari libur nasional, dan kenaikan pajak—semua demi menekan utang publik Prancis yang kini mencapai 114% dari PDB.

Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpuasan publik, langkah Bayrou menimbulkan dilema besar. Jika ia kalah dalam voting, maka jatuhnya PM Bayrou akan memperdalam ketidakstabilan politik dan memaksa Presiden Emmanuel Macron untuk segera menunjuk pengganti atau bahkan membuka jalan bagi pemilu dini. Kondisi ini menjadikan Bayrou simbol dari tantangan yang dihadapi demokrasi Prancis: antara kebutuhan reformasi ekonomi dan realitas fragmentasi politik.

Latar Belakang Kebijakan dan Perlawanan Politik

Rencana penghematan Bayrou menjadi pemicu utama potensi jatuhnya PM Bayrou. Dalam proposalnya, pemerintah mengusulkan penghapusan dua hari libur nasional, pemangkasan belanja negara, serta reformasi pajak yang menargetkan kalangan pensiunan tertentu. Paket senilai puluhan miliar euro itu dianggap langkah perlu untuk menahan laju defisit, namun memunculkan kemarahan luas di parlemen.

Oposisi dari kiri menilai kebijakan itu tidak adil karena membebani kelas pekerja dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Sementara kubu kanan berpendapat bahwa kebijakan Bayrou kurang menyentuh persoalan struktural dan justru merusak daya saing ekonomi. Dengan begitu, Bayrou justru menghadapi penolakan serentak dari dua arah sekaligus.

Selain itu, publik Prancis yang sudah lelah dengan krisis politik berkepanjangan merasa semakin frustrasi. Demonstrasi jalanan muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penghematan. Bayrou mencoba meyakinkan parlemen bahwa reformasi ini adalah kebutuhan, bukan pilihan, namun upaya itu tampaknya gagal meraih simpati mayoritas.

Ketidakmampuan membangun konsensus inilah yang mempercepat jalan menuju jatuhnya PM Bayrou. Bagi sebagian analis, krisis ini menunjukkan betapa rapuhnya basis politik pemerintah minoritas dalam menghadapi realitas fiskal yang mendesak. Akibatnya, Bayrou kini berdiri di ambang pintu sejarah sebagai perdana menteri berikutnya yang tumbang dalam hitungan bulan.

Dampak Nasional dan Eropa

Potensi jatuhnya PM Bayrou memiliki konsekuensi besar, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga bagi Uni Eropa. Dari dalam negeri, ketidakstabilan ini memperburuk citra kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron yang dalam lima tahun terakhir sudah beberapa kali mengganti perdana menteri. Kejatuhan Bayrou bisa menjadikannya PM keempat yang tumbang dalam dua tahun, memperkuat kesan rapuhnya sistem pemerintahan.

Bagi rakyat Prancis, krisis ini menambah ketidakpastian ekonomi. Dengan defisit anggaran yang tinggi, biaya pinjaman yang meningkat, serta proyeksi utang publik yang membengkak, publik khawatir kebijakan pengetatan justru memperburuk daya beli. Jika pemerintah baru tidak segera memberikan solusi, potensi protes massal bisa semakin meluas.

Di level Eropa, kejatuhan Bayrou memberi dampak simbolis. Prancis selama ini dianggap sebagai motor utama Uni Eropa bersama Jerman. Ketidakstabilan politik Paris mengganggu upaya blok tersebut menjaga kesatuan fiskal, terutama di tengah ketegangan geopolitik global. Investor asing pun cenderung menunda keputusan strategis sampai ada kepastian politik di Paris.

Dengan demikian, jatuhnya PM Bayrou bukan sekadar drama politik dalam negeri, melainkan ujian bagi ketahanan Eropa dalam menghadapi guncangan fiskal dan politik secara bersamaan.

Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi pasca jatuhnya PM Bayrou. Pertama, Presiden Macron menunjuk perdana menteri baru dari blok tengah-kiri yang lebih moderat, dengan harapan bisa membangun koalisi lintas partai. Namun, langkah ini tetap berisiko karena fragmentasi parlemen membuat mayoritas stabil sulit tercapai.

Skenario kedua adalah terbukanya jalan menuju pemilu dini. Ini merupakan opsi berisiko tinggi bagi Macron karena peluang kemenangan justru bisa dimanfaatkan oleh partai sayap kanan ekstrem, Rassemblement National (RN), yang kini berada di puncak popularitas. Pemilu dini bisa menjadi momentum emas bagi mereka untuk memperkuat posisi politik secara signifikan.

Skenario ketiga, pemerintah transisi dibentuk untuk menjalankan agenda terbatas, khususnya menyusun anggaran dan menstabilkan pasar. Namun, model ini sering kali hanya menjadi solusi sementara tanpa memberikan jawaban konkret terhadap tantangan struktural.

Baca juga : Krisis Politik Perancis, Bayrou di Ujung Tanduk

Dari perspektif publik, semua skenario di atas tetap menimbulkan kekhawatiran. Banyak warga menuntut solusi nyata atas masalah ekonomi sehari-hari, bukan sekadar pergantian figur di kursi perdana menteri. Jika jatuhnya PM Bayrou tidak diikuti langkah cepat dan tegas, kepercayaan terhadap institusi demokrasi bisa semakin tergerus.

Secara keseluruhan, krisis Bayrou menunjukkan dilema klasik demokrasi modern: kebutuhan reformasi ekonomi yang sulit diterima publik berhadapan dengan realitas politik yang rapuh. Prancis kini berada di persimpangan sejarah, menunggu apakah sistemnya mampu menghasilkan stabilitas baru atau justru terjebak dalam siklus krisis yang berulang.